Parigi Moutong, Fokussulawesi.com – Pemangkasan Dana Desa hingga sekitar 68 persen memaksa Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melakukan penyesuaian besar-besaran terhadap arah kebijakan pembangunan desa.
Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, menegaskan kondisi ini membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan Erwin, Selasa (20/1/2026).
“Sesuai visi misi kita, fokus pembangunan tetap di desa. Tapi dengan dana desa yang terpotong cukup besar, maka kita harus benar-benar mengatur ulang program agar tepat sasaran dan efisien,” ujar Erwin.
Salah satu kebijakan yang langsung berdampak pada masyarakat adalah pengurangan frekuensi penyaluran bantuan tabung gas LPG 3 kilogram. Jika sebelumnya direncanakan diberikan setiap bulan, kini bantuan tersebut hanya akan disalurkan tiga kali dalam setahun.
“Penyaluran gas LPG 3 kilogram hanya akan dilakukan pada momen hari-hari besar keagamaan,” jelasnya.
Meski demikian, tidak semua program terkena pemangkasan. Erwin memastikan program bantuan seragam sekolah masih dapat dipertahankan karena dinilai memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan masih sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.
Sementara itu, sejumlah program lain, seperti pembukaan lahan di wilayah desa, masih dalam tahap pengkajian agar pelaksanaannya benar-benar efektif dan efisien.
Untuk memastikan program yang dijalankan tepat sasaran, pemerintah daerah berencana mengundang seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setelah pelantikan pejabat. Masing-masing OPD akan diminta mempresentasikan satu hingga dua program unggulan yang langsung menyentuh kebutuhan desa dan sejalan dengan visi misi kepala daerah.
“Nanti setiap OPD diminta memaparkan satu atau dua program yang betul-betul menyentuh langsung kebutuhan desa dan sejalan dengan visi misi kepala daerah,” katanya.
Di tengah pengetatan anggaran, Erwin juga membawa kabar baik dari pemerintah pusat. Kabupaten Parigi Moutong mendapatkan bantuan 100 unit rumah tidak layak huni (RTLH) untuk masyarakat, yang akan diserahkan langsung oleh kementerian terkait melalui Gubernur Sulawesi Tengah.
“Kita diminta menerima dulu 100 unit, dan ke depan akan diupayakan ada tambahan,” ungkapnya.
Tak hanya itu, rencana pengaktifan kembali program revitalisasi SIKIM juga mendapat angin segar. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merespons positif usulan tersebut dan meminta Pemkab Parigi Moutong segera memasukkan proposal lengkap, termasuk dampak pembiayaannya.
“Mereka minta dipercepat, kalau bisa pekan depan sudah masuk. Setelah itu akan dipresentasikan kembali dan tim dari pusat akan turun langsung meninjau. Responsnya sangat positif,” ujarnya.
