Parigi Moutong, Fokussulawesi.com – Upaya meningkatkan kesejahteraan serta perlindungan bagi masyarakat pesisir terus menjadi perhatian serius Satpolair Polres Parigi Moutong. Melalui komitmen Kasat Polair, Iptu Gigih Winanda, S.H, jajaran Satpolair tidak hanya menjalankan tugas penegakan hukum di wilayah perairan, namun juga hadir memberikan edukasi dan solusi atas persoalan sosial yang dialami nelayan.
Hal ini terlihat saat Kasubnit Binmas Perairan Aiptu I Ketut Budiana melaksanakan kegiatan rutin turun langsung ke masyarakat pesisir dan kelompok nelayan. Dalam interaksi tersebut, dirinya mendapati keluhan bahwa masih banyak nelayan di Parigi Moutong yang belum memiliki Kartu KUSUKA—identitas resmi yang menjadi syarat utama untuk mengakses berbagai program bantuan pemerintah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Kartu KUSUKA merupakan pintu masuk bagi nelayan untuk memperoleh fasilitas penting seperti BPJS Ketenagakerjaan, Bantuan Pemerintah untuk Nelayan (BPAN), Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan alat tangkap, hingga subsidi BBM.
Tanpa kartu ini, banyak nelayan yang sebelumnya tidak tersentuh program pemerintah akhirnya harus menghadapi risiko pekerjaan tanpa perlindungan.
Melihat kondisi tersebut, Aiptu I Ketut Budiana tergerak untuk membantu. Ia mengumpulkan data para nelayan melalui ketua RT/RW, kemudian berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Parigi Moutong serta BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya jelas: memastikan nelayan memperoleh hak-hak mereka sebagai pelaku usaha perikanan, termasuk jaminan sosial yang selama ini belum mereka dapatkan.
Langkah ini menjadi sangat penting mengingat profesi nelayan dikenal sarat risiko. Tidak sedikit kasus nelayan yang mengalami musibah di laut—mulai dari kecelakaan kerja, hilang saat melaut, hingga meninggal dunia. Dengan masuknya nelayan dalam program jaminan sosial, mereka akan mendapatkan perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, hingga beasiswa pendidikan untuk anak bila terjadi hal yang tidak diinginkan.
Upaya Satpolair ini semakin terasa manfaatnya karena dilakukan secara terstruktur. Dalam sejumlah kesempatan, personel Satpolair bahkan membantu pendataan kolektif KTP dan KK guna mempermudah pendaftaran massal KUSUKA, serta menjembatani nelayan di daerah terpencil yang kesulitan mengakses kantor DKP.
Program tersebut kini mulai menunjukkan hasil positif, dengan meningkatnya jumlah nelayan yang memiliki identitas resmi, sehingga penyaluran bantuan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.
“Kami di Satpolair Polres Parigi Moutong tidak hanya bertanggung jawab menjaga keamanan perairan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan masyarakat pesisir merasakan kehadiran Polri dalam bentuk pelayanan dan kepedulian. Kartu KUSUKA ini bukan sekadar identitas, tetapi pintu bagi nelayan untuk mendapatkan perlindungan dan akses bantuan pemerintah. Kami akan terus mendampingi mereka agar tidak ada lagi nelayan yang bekerja tanpa jaminan keselamatan dan kesejahteraan, “Ungkap Gigih”.
Lebih lanjut IPTU Gigih menambahkan, kegiatan sosial seperti ini akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Kehadiran Polri di tengah masyarakat pesisir bukan hanya soal keamanan dan ketertiban, tetapi juga bentuk komitmen terhadap kemanusiaan dan penguatan kesejahteraan masyarakat perairan.*
