Parigi Moutong, fokussulawesi.com – Di peringatan Hari Ulang Tahun ke-24 Kabupaten Parigi Moutong, Jum’at 10 April 2026, tepuk tangan bergema. Satu per satu nama disebut. Para pejuang pemekaran yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Pemekaran (GEMPAR) diberikan piagam penghargaan.
Sekilas, momen itu tampak khidmat. Penuh rasa hormat. Namun di balik senyum yang tersungging, tersimpan kegelisahan yang tak sepenuhnya terucap di atas panggung.
Bagi H. Sukri Tjakunu, salah satu tokoh pemekaran Kabupaten Parigi Moutong, penghargaan itu bukan akhir dari perjalanan panjang yang telah mereka tempuh. Justru, itu menjadi pengingat bahwa perjuangan besar tidak seharusnya dibalas dengan simbol semata.
“Tidak cukup hanya dengan piagam,” ucapnya tegas, suaranya membawa beban waktu yang telah berlalu puluhan tahun.
Ia mengingat kembali masa-masa ketika pemekaran bukan sekadar wacana, tetapi tekad yang diperjuangkan dengan pengorbanan. Banyak dari mereka dulu berjalan tanpa kepastian. Bahkan, telah ada yang lebih dulu berpulang tanpa sempat melihat bentuk penghargaan apa pun.
“Sudah 24 tahun, baru sekarang diberikan. Bahkan teman-teman kita ada yang sudah meninggal,” katanya lirih.
Kata-kata itu menggantung di udara. Menghadirkan tanya yang tak sederhana, apakah penghargaan ini lahir dari ketulusan, atau sekadar menjawab desakan?
Namun bagi Sukri, persoalannya bukan pada piagam itu sendiri. Lebih dari itu, ia menaruh harapan besar pada makna di balik penghargaan tersebut.
Menurutnya, semangat para pejuang pemekaran yang rela berkorban tanpa pamrih seharusnya menjadi teladan bagi para pemangku kebijakan hari ini.
Perjuangan itu, katanya, tidak dibangun di atas kepentingan pribadi. Tidak pula demi jabatan atau keuntungan. Tetapi untuk cita-cita yang lebih besar. Kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Parigi Moutong.
“Kalau dulu kami bisa berjuang dengan ikhlas, maka pejabat hari ini juga harus begitu,” ujarnya.
Nada suaranya meninggi saat menyinggung persoalan lain yang dianggapnya jauh dari semangat perjuangan itu. Korupsi dan penyimpangan.
Baginya, penghargaan akan kehilangan makna jika di sisi lain masih ada praktik yang mencederai tujuan awal pemekaran.
“Untuk apa dihargai, kalau kelakuan pejabat masih jauh dari harapan?” katanya, menohok.
Kehidupan para pejuang pemekaran Kabupaten Parigi Moutong tak selalu seindah seremoni. Sebagian dari mereka kini hidup dalam keterbatasan. Ada yang menua tanpa jaminan kesehatan yang memadai, ada pula yang nyaris terlupakan.
Sukri berharap, perhatian pemerintah tidak berhenti pada simbol. Ia ingin ada keberpihakan nyata mulai dari akses kesehatan hingga kesejahteraan yang layak bagi mereka yang pernah mengabdikan diri tanpa pamrih.
“Kalau ada yang sudah tua, dimudahkan pengobatannya. Jangan sampai terabaikan,” ujarnya.
Di sisi lain, ia juga menyoroti arah pembangunan daerah. Visi membangun dari desa, menurutnya, penting. Namun ia mempertanyakan satu hal yang kerap luput. Bagaimana dengan kelurahan, terutama yang berada di jantung ibu kota kabupaten?.
Jalan-jalan masih butuh perbaikan, infrastruktur penunjang lainnya masih menjadi ironi di tengah semangat pembangunan yang digaungkan.
“Kami tidak membatasi membangun dari desa. Tapi kapan membangun dari kelurahan?” tanyanya.
Pertanyaan itu tidak hanya ditujukan kepada pemerintah, tetapi juga menjadi refleksi bagi semua pihak.
Bahwa menghargai perjuangan, sejatinya bukan hanya tentang mengenang masa lalu. Tetapi tentang bagaimana nilai-nilai perjuangan itu terus hidup. Dalam kebijakan, dalam tindakan, dan dalam keberpihakan kepada rakyat.
Sebab pada akhirnya, piagam bisa saja disimpan. Namun makna perjuangan, seharusnya terus diperjuangkan.
