Oleh: DEDI ASKARY, SH.
Business and Human Rights Consulting, Dewan Pendiri sekaligus Direktur LPS-HAM Sulteng pertama, anggota Dewan Pendiri LBH. Sulteng, Ketua Komnas HAM Sulteng 2006-Juli 2025. Pernah menjabat Deputy Direktur Walhi Sulteng dan Ketua Dewan Daerah Walhi Sulteng, Konsultan Riset Ketahanan Pangan di Lembah Baliem Wamena, Pegunungan Tengah Papua thn 2004, Tinggal di Mbaliara, Parigi Barat.
Sekedar Pengantar
Dua puluh empat tahun adalah usia dewasa bagi manusia, namun bagi sebuah daerah bernama Kabupaten Parigi Moutong, usia ini terasa seperti persimpangan jalan yang penuh debu dan tanya. Sejak memisahkan diri dari Donggala pada 10 April 2002, kabupaten sepanjang 472 kilometer garis pantai ini terus bersolek, namun apakah moleknya sudah menyentuh dapur rakyat jelata?
Berikut adalah catatan kritis-evaluatif atas perjalanan “Bumi Khatulistiwa” menjelang 10 April 2026.
1. Narasi Pencapaian:
Estetika di Atas Keringat Petani
Secara makro, Parigi Moutong sering dipuji sebagai Lumbung Pangan Sulawesi Tengah. Produksi padi yang melimpah dan sektor perikanan di Teluk Tomini adalah angka-angka manis di atas kertas laporan tahunan.
* Infrastruktur Penunjang:
Pembangunan jalan-jalan kantong produksi dan fasilitas umum di ibu kota kabupaten memang terlihat masif.
* Sentralitas Geografis:
Posisi strategis sebagai jalur trans-Sulawesi telah menjadikan Parigi sebagai titik singgah ekonomi yang vital.
* Identitas Budaya:
Penyelenggaraan event berskala internasional di masa lalu (seperti Sail Tomini) sempat menaruh nama daerah ini di peta dunia. Namun, pertanyaannya: Sejauh mana angka pertumbuhan itu terkonversi menjadi kesejahteraan di piring makan warga eks-transmigran atau nelayan di pelosok Moutong? Pertumbuhan ekonomi seringkali hanya dinikmati oleh segelintir elit pemilik modal, sementara rakyat kecil masih bergulat dengan harga pupuk yang mencekik dan fluktuasi harga komoditas yang tak berpihak.
2. Hambatan:
Geografi yang Panjang, Birokrasi yang Pendek
Tantangan terbesar Parigi Moutong bukan hanya soal anggaran, melainkan bentang alam yang luar biasa panjang.
* Ketimpangan Akses:
Jarak antara wilayah selatan (Sausu) hingga utara (Moutong) menciptakan disparitas layanan publik. Warga di ujung utara seringkali merasa “dianaktirikan” karena pusat komando pembangunan terlalu jauh di pusat kabupaten.
* Kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM):
Meskipun sarana fisik dibangun, indeks pembangunan manusia (IPM) masih merangkak pelan. Masalah stunting dan akses pendidikan di daerah terpencil masih menjadi rapor merah yang sulit disapu bersih dengan retorika politik.
* Ketergantungan Sektor Primer:
Ekonomi yang terlalu bertumpu pada pertanian mentah tanpa hilirisasi membuat rakyat tetap menjadi “buruh” di tanah sendiri. Kita mengekspor bahan mentah, tapi membeli produk olahan dengan harga mahal.
3. Tantangan:
Melawan “Kutukan” Daerah Penyangga
Menuju 2026, Parigi Moutong dihadapkan pada realitas baru: Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan.
* Hilirisasi atau Sekadar
Perlintasan?
Jika tidak mampu membangun industri pengolahan sendiri, Parigi Moutong hanya akan menjadi “pelayan” yang mengirimkan hasil bumi ke IKN tanpa mendapatkan nilai tambah ekonomi yang signifikan.
* Kerusakan Lingkungan:
Ambisi pembangunan seringkali menabrak kelestarian alam. Pertambangan Tanpa Izin yang tak terkendali dan degradasi hutan di pegunungan adalah bom waktu yang bisa memicu bencana ekologis (banjir bandang dan longsor) yang justru akan kembali memiskinkan rakyat setempat.
* Kemandirian Fiskal:
Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer pusat (DAU/DAK) menunjukkan bahwa kreativitas dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkeadilan masih sangat rendah.
Penutup:
Kembali ke Khitah Perjuangan
Dua puluh empat tahun Parigi Moutong seharusnya bukan sekadar perayaan seremonial, potong tumpeng, dan pidato keberhasilan di gedung DPRD. Ini adalah momentum untuk bertanya: Sudahkah pemekaran ini memerdekakan petani Sausu, nelayan Tomini, dan pekebun di Bolano?
Pembangunan tidak boleh hanya berhenti pada aspal yang mulus di depan Kantor Bupati, tapi harus sampai pada kepastian harga gabah dan kemudahan akses kesehatan bagi warga di atas gunung. Jika pembangunan hanya melahirkan “raja-raja kecil” baru dan membiarkan rakyat tetap dalam jerat kemiskinan struktural, maka 24 tahun ini hanyalah angka tanpa makna.
Parigi Moutong butuh kepemimpinan yang berani melakukan lompatan, bukan sekadar gaya manajerial yang main aman.
