PARIGI MOUTONG, FOKUSSULAWESI.COM – Tahapan penyusunan agenda pembangunan Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2027 mulai bergulir. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) mengintensifkan pendampingan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) sebagai dasar penetapan program dan kegiatan pembangunan tahun depan.
Pendampingan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap dokumen perencanaan yang disusun perangkat daerah memenuhi ketentuan regulasi, selaras dengan arah pembangunan daerah, serta memiliki keterkaitan yang kuat dengan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah.
Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (PIPW) Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong, I Nyoman Sudiara, mengatakan penyusunan Renja menjadi tahapan penting dalam siklus perencanaan karena akan menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
“Kami melakukan asistensi agar seluruh OPD dapat menyusun Renja secara sistematis sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, mulai dari penyusunan setiap bab hingga penetapan program dan indikator kinerja,” ujar Nyoman, Selasa (24/2/2026).
Ia menjelaskan, setiap perangkat daerah diminta memastikan bahwa program yang diusulkan memiliki kesinambungan dengan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan konsisten dalam mendukung target pembangunan jangka menengah daerah.
Selain penyusunan program, Bappelitbangda juga mengarahkan OPD untuk menyusun kebutuhan anggaran secara rinci hingga tingkat subkegiatan. Langkah tersebut dinilai penting agar target kinerja yang telah ditetapkan memperoleh dukungan pembiayaan yang memadai.
“Rincian belanja harus disusun secara detail agar program prioritas, indikator kinerja, dan alokasi anggaran benar-benar saling mendukung. Apalagi saat ini pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran,” jelasnya.
Menurut Nyoman, kondisi fiskal yang terbatas mengharuskan setiap perangkat daerah lebih selektif dalam mengusulkan kegiatan. Karena itu, program yang diajukan harus memiliki manfaat yang jelas, realistis untuk dilaksanakan, serta mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Ia menambahkan, setelah penyusunan Renja selesai, tahapan berikutnya adalah penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang akan menjadi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Sebelum memasuki proses penganggaran, seluruh dokumen perencanaan akan terlebih dahulu direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui Inspektorat Kabupaten Parigi Moutong guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
“Melalui pendampingan ini kami berharap kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah semakin baik, sehingga pembangunan tahun 2027 dapat dilaksanakan secara terarah, akuntabel, dan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat,” pungkas Nyoman.
