PARIGI MOUTONG, FOKUSSULAWESI.COM – Penyusunan agenda pembangunan Kabupaten Parigi Moutong untuk tahun 2027 memasuki tahapan penting melalui Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Kamis (12/3/2026). Forum ini menjadi ruang koordinasi bagi seluruh perangkat daerah untuk menyelaraskan rencana program agar sejalan dengan sasaran pembangunan daerah.
Forum yang diikuti jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut merupakan bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, sekaligus menjadi wadah menyinergikan berbagai usulan pembangunan sebelum ditetapkan sebagai program prioritas.
Mewakili Bupati Parigi Moutong, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Parigi Moutong, Aswini Dimple, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus berangkat dari persoalan yang dihadapi masyarakat sehingga setiap kebijakan mampu memberikan manfaat yang nyata.
“RKPD bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi harus menjadi pedoman yang mampu menghadirkan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Karena itu, setiap program yang diusulkan harus benar-benar tepat sasaran dan memiliki dampak yang terukur,” ujar Aswini.
Ia menjelaskan, sejumlah isu strategis menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD 2027, di antaranya penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan prevalensi stunting, peningkatan pelayanan dasar, serta penguatan program Posyandu Plus berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Menurutnya, upaya mengurangi angka kemiskinan perlu dilakukan melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga warga tidak hanya menerima bantuan sosial, tetapi juga memiliki peluang meningkatkan kesejahteraan secara mandiri.
“Pembangunan harus mampu mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri. Program pemberdayaan ekonomi harus terus diperkuat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan,” katanya.
Dalam forum tersebut, penanganan stunting juga menjadi salah satu agenda prioritas yang membutuhkan keterlibatan seluruh sektor. Aswini menilai persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan layanan kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sanitasi, ketersediaan air bersih, pendidikan keluarga, hingga ketahanan pangan.
“Percepatan penurunan stunting membutuhkan kolaborasi semua pihak. Sinergi lintas sektor menjadi faktor penting agar intervensi yang dilakukan benar-benar efektif,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah daerah berkomitmen mengembangkan Posyandu Plus sebagai pusat pelayanan terpadu yang tidak hanya memberikan layanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga mengintegrasikan berbagai pelayanan dasar lainnya bagi masyarakat di tingkat desa.
Aswini mengingatkan seluruh OPD agar memperkuat koordinasi dalam menyusun program sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan maupun penggunaan anggaran. Menurutnya, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh perangkat daerah bekerja secara terpadu.
“Seluruh perangkat daerah harus bergerak dalam satu arah. Dengan kolaborasi yang kuat, pembangunan akan lebih efektif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Melalui Forum Lintas Perangkat Daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap dokumen RKPD Tahun 2027 dapat disusun secara lebih berkualitas, terintegrasi, serta menjadi pedoman dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
