PARIGI, FOKUSSULAWESI.COM — Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, menegaskan 18 pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik harus menunjukkan kinerja nyata. Evaluasi akan dilakukan setiap tiga bulan, sementara pejabat yang tidak berkinerja baik atau melanggar pakta integritas dapat mengalami pergeseran jabatan.
Penegasan itu disampaikan Erwin saat melantik 18 pejabat hasil seleksi terbuka di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong, Kamis (15/10/2026).
Erwin mengingatkan, jabatan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui hasil kerja dan pelayanan kepada masyarakat.
“Semakin tinggi jabatan yang kita terima, tentu semakin besar tanggung jawab yang diemban. Bapak-Ibu berada di pucuk pimpinan tertinggi OPD masing-masing, maka tugas ke depan tentu tidak ringan,” tegas Erwin.
Ia menyebut seluruh pejabat yang dilantik telah menandatangani pakta integritas. Komitmen tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menilai kesungguhan pejabat dalam menjalankan tugas dan mematuhi ketentuan.
Erwin juga memerintahkan Sekretaris Daerah agar menerapkan manajemen talenta secara konsisten. Setiap pimpinan OPD diminta menyiapkan rencana kerja dan mempresentasikannya kepada bupati sesuai visi pembangunan Parigi Moutong.
“Saya tidak meminta apa-apa selain kerja kalian. Jabatan ini tidak abadi. Saya akan terus mengawasi dan memperhatikan kinerja Bapak-Ibu sekalian. Jangan kaget jika tiba-tiba ada pergeseran, itu semata-mata demi efektivitas pembangunan,” ujarnya.
Di tengah efisiensi anggaran, Erwin meminta pejabat tidak hanya menunggu arahan, tetapi aktif mencari peluang program dan pendanaan dari pemerintah pusat. Menurutnya, koordinasi dengan kementerian perlu diperkuat agar program pembangunan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Ia mencontohkan upaya Dinas Pendidikan yang disebut berhasil menambah 97 sekolah baru serta Dinas Kelautan dan Perikanan yang mengupayakan tambahan 13 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih.
“Jangan menunggu bola. Cari peluang, jalin kerja sama dengan kementerian, bawa program ke Parigi Moutong agar dirasakan langsung oleh masyarakat kita, terutama yang ekonominya masih tertinggal,” pesannya.
Dari 19 jabatan pimpinan tinggi pratama yang menjadi bagian dari proses pengisian jabatan, pelantikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditunda sementara karena masih terdapat gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Putusan perkara tersebut dijadwalkan dibacakan pada 17 November 2026.
Erwin menegaskan pemerintah daerah akan mengikuti putusan pengadilan terkait jabatan yang disengketakan tersebut.
Berdasarkan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 800.1.3.3/504/BKPSDM tanggal 14 Oktober 2026, berikut 18 pejabat yang dilantik:
- Muhammad Idrus — Staf Ahli Bidang SDM, Pengembangan Kawasan dan Wilayah.
- Agus Salim — Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
- Krisdayadi Ponco Nugroho — Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
- Idamsya — Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Rifai — Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Hairudin — Kepala Dinas P3AP2KB.
- Sunarti — Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- Astar Batu Rangka — Direktur RSUD Anuntaloko Parigi.
- Mohamad Aflianto Hamsa — Kepala Dinas PUPRP.
- Riana Manuarfa — Kepala Badan Kesbangpol.
- I Wayan Gede Purna — Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Ismet — Kepala Satpol PP dan Damkar.
- Aktorismokai — Kepala BKPSDM.
- Erfian Aksayosa — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Dadan Pratnajaya — Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- Wahyudin A. Takuloe — Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Darlin — Kepala Dinas Kesehatan.
- Tulus Tri Muyani — Kepala DPMPTSP.
Erwin berharap para pejabat yang baru dilantik dapat bekerja optimal dan bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong pembangunan di Kabupaten Parigi Moutong. ***
