PARIGI, FOKUSSULAWESI.COM — BPJS Kesehatan menegaskan rumah sakit tidak boleh membebankan biaya obat kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) apabila obat tersebut telah masuk dalam paket pembiayaan pelayanan kesehatan.
Penegasan itu disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu, Endang Triana Simanjuntak, Senin (9/11/2026), saat menjelaskan hak peserta, mekanisme penjaminan layanan kesehatan, serta ketentuan pengadaan obat di fasilitas kesehatan.
Endang menjelaskan, pembiayaan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) atau rumah sakit menggunakan sistem Indonesia Case Based Groups (INA-CBGs).
Melalui mekanisme tersebut, pembayaran dilakukan berdasarkan paket yang mencakup berbagai komponen pelayanan, mulai dari jasa dokter, kamar perawatan, konsultasi, bahan dan alat kesehatan hingga obat-obatan yang dibutuhkan pasien.
Obat-obatan yang termasuk dalam paket pembiayaan tersebut tidak boleh ditagihkan kepada peserta, apalagi sampai menyuruh pasien membelinya di luar.
Ia meminta peserta JKN segera melaporkan apabila mengalami kendala pelayanan, termasuk ketika diminta membeli sendiri obat yang seharusnya menjadi bagian dari penjaminan.
Pengaduan dapat disampaikan melalui Petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) yang tersedia di setiap rumah sakit maupun kanal resmi BPJS Kesehatan.
Endang juga meluruskan bahwa program JKN tidak menyediakan mekanisme penggantian biaya atau reimbursement bagi peserta yang terlanjur membeli obat maupun alat kesehatan secara mandiri.
Seluruh pengadaan obat dan alat kesehatan harus melalui mekanisme kerja sama fasilitas kesehatan terkait.
Selain mekanisme pembiayaan, Endang menjelaskan kerja sama BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seperti puskesmas, dokter gigi, dan klinik, pembayaran menggunakan sistem kapitasi serta non-kapitasi untuk pelayanan tertentu, seperti ambulans, USG, pelayanan keluarga berencana (KB), hingga persalinan normal.
Ia mengatakan persalinan normal pada prinsipnya diutamakan dilayani di FKTP sesuai ketentuan pelayanan berjenjang.
“Harapannya, pelaksanaan persalinan normal itu ada di FKTP. Terkadang masyarakat mengira BPJS tidak melayani persalinan di rumah sakit, padahal acuannya adalah pelayanan dasar diutamakan di FKTP tingkat pertama,” ujarnya.
Di akhir penjelasannya, Endang menekankan komitmen fasilitas kesehatan dalam menjalankan lima janji layanan kepada peserta JKN.
Kelima janji tersebut meliputi tanpa fotokopi dokumen, pelayanan sesuai jadwal praktik dokter, pemberian obat sesuai indikasi medis, tanpa biaya tambahan, serta pelayanan yang ramah, responsif, dan informatif. Gimon
