Parigi Moutong, fokussulawesi.com – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel melalui kerja sama dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di Kantor BPKP Sulawesi Tengah, Kota Palu, Rabu (6/5/2026).
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, bersama Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah, Agus Yulianto.
Dalam sambutannya, Bupati Erwin Burase mengatakan kerja sama tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem pemerintahan daerah, khususnya pada pengelolaan keuangan, pengawasan pembangunan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Pemerintah daerah berharap kolaborasi ini mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Erwin Burase.
Ia menambahkan, sinergi bersama BPKP juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung reformasi birokrasi melalui peningkatan efektivitas pelayanan dan penguatan pengendalian internal pemerintahan.
Menurutnya, penguatan sistem pengawasan dan mitigasi risiko sangat diperlukan agar potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dicegah sejak dini.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Ia menilai tantangan pengelolaan pemerintahan di Parigi Moutong cukup besar mengingat wilayah tersebut memiliki cakupan administrasi yang luas dengan puluhan kecamatan serta ratusan desa dan kelurahan.
“Di tengah keterbukaan informasi saat ini, pemerintah daerah dituntut memiliki sistem akuntabilitas yang kuat karena pengawasan publik berlangsung sangat cepat,” kata Agus Yulianto.
Dalam kesempatan itu, BPKP juga menegaskan komitmennya untuk memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah, baik terkait pengelolaan keuangan maupun manajemen risiko pemerintahan.
“Kami ingin hadir bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra pemerintah daerah dalam memastikan tata kelola berjalan sesuai aturan dan tujuan pembangunan dapat tercapai,” jelasnya.
BPKP turut membuka ruang konsultasi bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan dan penguatan pengawasan internal daerah.
Kerja sama tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kegiatan penandatanganan nota kesepahaman itu turut dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, di antaranya Inspektur Inspektorat, Kepala Bappelitbangda, Kepala BPKAD, Plt Kepala Dinas PUPRP, Plt Kepala Dinas Kominfo, Kabag Hukum, Kabag Kerja Sama, serta perwakilan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan.
