Parigi Moutong, fokussulawesi.com – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, didampingi Bupati Parigi Moutong Erwin Burase dan Wakil Bupati Abd Sahid, secara resmi melepas penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk bantuan pangan tahun 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Kantor Bupati Parigi Moutong, Jumat (10/4/2026), usai pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun ke-24 Kabupaten Parigi Moutong.
Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Moutong, pemerintah pusat mengalokasikan cadangan beras untuk bantuan pangan periode Februari hingga Maret 2026. Penyaluran ini merupakan bagian dari penugasan Badan Pangan Nasional kepada Perum Bulog.
Dalam program tersebut, bantuan berupa 10 kilogram beras disalurkan kepada masyarakat dengan total mencapai 1.452.060 ton serta minyak goreng sebanyak 290.412 liter.
Pada periode ini, jumlah penerima bantuan tercatat sebanyak 72.603 jiwa yang tersebar di 23 kecamatan, 278 desa, dan 5 kelurahan. Angka tersebut mengalami peningkatan signifikan dibanding sebelumnya yang hanya mencapai 42.306 penerima, atau bertambah sebanyak 30.297 jiwa.
Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, dalam keterangannya menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar pangan harus dilakukan secara adil dan merata, sejalan dengan prinsip kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan.
“Akses terhadap pangan merupakan hak asasi manusia. Pangan menjadi isu penting karena berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahun serta persoalan kemiskinan yang menjadi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut dapat memengaruhi tingkat konsumsi dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, bantuan pangan ini diharapkan mampu meredam gejolak inflasi serta mengurangi beban masyarakat berpendapatan rendah, terutama di tengah kenaikan harga beras di pasaran.
“Bantuan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pengendalian inflasi. Kita harapkan dapat membantu meringankan pengeluaran masyarakat penerima manfaat,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya dukungan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Sosial dalam memastikan penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran, tertib administrasi, dan bebas dari kesalahan yang berpotensi merugikan negara.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga diharapkan turut mengawal program ini hingga sampai kepada masyarakat penerima. Selain itu, pemerintah kecamatan dan desa diminta memastikan data penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat setempat.
