PARIGI MOUTONG, FOKUSSULAWESI.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong menegaskan komitmennya untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebutuhan riil masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong dengan agenda Penyampaian Hasil Reses Anggota DPRD Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD, Senin (18/5/2026).
Mewakili Bupati Parigi Moutong, Wakil Bupati H. Abdul Sahid menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah melaksanakan reses di masing-masing daerah pemilihan (dapil) guna menyerap langsung aspirasi masyarakat.
“Hasil reses ini merupakan cerminan kebutuhan, harapan, dan persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan. Pemerintah daerah memandang hal tersebut sebagai bahan masukan yang sangat penting dalam penyusunan program dan kebijakan pembangunan ke depan,” ujar Abdul Sahid saat membacakan sambutan tertulis Bupati.
Ia menegaskan, Pemkab Parigi Moutong tidak akan menjadikan hasil reses hanya sebagai dokumen formal semata, melainkan akan melakukan penelaahan secara menyeluruh terhadap berbagai usulan yang disampaikan masyarakat.
“Pemerintah daerah berkomitmen untuk menelaah dan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang masuk dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan, kemampuan keuangan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
Menurut Abdul Sahid, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam memastikan pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kami optimistis melalui kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD, pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Parigi Moutong,” tambahnya.
Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD Kabupaten Parigi Moutong juga memaparkan sejumlah aspirasi masyarakat yang dihimpun selama pelaksanaan reses. Aspirasi tersebut didominasi oleh lima sektor utama yang dinilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti.
Pada sektor infrastruktur, masyarakat mengusulkan perbaikan dan pengaspalan jalan antar-desa, pembangunan jembatan, peningkatan jaringan irigasi pertanian, penambahan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), serta pembangunan drainase guna mengurangi risiko banjir musiman.
Di bidang pendidikan, masyarakat menyoroti perlunya rehabilitasi gedung sekolah dasar dan menengah yang sudah tidak layak, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta penambahan tenaga pendidik di sekolah-sekolah yang masih kekurangan guru.
Sementara pada sektor kesehatan, warga berharap adanya peningkatan pelayanan di Puskesmas dan Posyandu, ketersediaan obat-obatan, penambahan tenaga medis di wilayah terpencil, perluasan fasilitas kesehatan, serta program penyuluhan gizi dan pencegahan penyakit secara berkala.
Aspirasi di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat juga menjadi perhatian utama, terutama terkait bantuan sarana produksi pertanian seperti bibit unggul, pupuk, dan alat mesin pertanian (alsintan), pelatihan teknologi pertanian dan perikanan, bantuan modal bagi pelaku UMKM, penyediaan pasar desa yang representatif, hingga penguatan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan penyandang disabilitas.
Adapun pada bidang pemerintahan dan umum, masyarakat meminta peningkatan kualitas pelayanan aparatur desa dan kelurahan agar lebih responsif, penguatan keamanan lingkungan, pengembangan potensi wisata lokal, serta penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang dinilai merusak lingkungan.
