PARIGI MOUTONG, FOKUSSULAWESI.COM – Meningkatnya intensitas bencana alam yang melanda Kabupaten Parigi Moutong dalam beberapa waktu terakhir mendorong DPRD setempat mengambil langkah proaktif dengan membangun koordinasi langsung bersama pemerintah pusat. Melalui kunjungan kerja ke Direktorat Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, jajaran anggota lintas komisi DPRD menyampaikan berbagai kebutuhan daerah yang dinilai mendesak, mulai dari penguatan mitigasi hingga percepatan rehabilitasi pascabencana.
Pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Selasa (23/6/2026), dipimpin anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sutoyo, bersama Muhammad Irfain, Imam Muslihun, Yushar, Arnol, Rusno Tanriono, Hi. Wardi, dan Hi. Sami. Kehadiran rombongan diterima langsung oleh Plt. Kepala Subbidang Direktorat Penanganan Darurat BNPB RI, Johan Fredi Pakpahan.
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas berbagai kejadian bencana yang terjadi di Parigi Moutong sepanjang Juni 2026. Gempa bumi tektonik yang mengguncang wilayah tersebut mengakibatkan kerusakan rumah warga dan fasilitas umum, sementara curah hujan dengan intensitas tinggi memicu banjir di sejumlah kecamatan yang berdampak pada permukiman, lahan pertanian, hingga infrastruktur.
Dalam dialog bersama BNPB, DPRD memaparkan sejumlah persoalan yang dihadapi pemerintah daerah sekaligus menyampaikan berbagai usulan untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana di Parigi Moutong.
Salah satu poin yang menjadi perhatian ialah perlunya dukungan pemerintah pusat dalam mempercepat akses pendanaan ketika status tanggap darurat ditetapkan, sehingga pemerintah daerah dapat bergerak lebih cepat dalam memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak.
“Kami berharap mekanisme dukungan dari pemerintah pusat dapat semakin dipercepat sehingga saat terjadi bencana, pemerintah daerah tidak mengalami kendala dalam melakukan penanganan darurat maupun pemulihan awal,” ujar Sutoyo.
Selain dukungan anggaran, DPRD juga mengusulkan pembaruan peta risiko bencana hingga tingkat yang lebih rinci sebagai dasar penyusunan kebijakan mitigasi. Menurut mereka, pemetaan yang akurat akan membantu pemerintah menentukan langkah antisipasi sebelum bencana terjadi.
“Pencegahan jauh lebih penting daripada penanganan. Karena itu kami mendorong adanya pembaruan peta kawasan rawan bencana serta pemasangan sistem peringatan dini di titik-titik yang memiliki potensi banjir bandang,” katanya.
Delegasi DPRD juga meminta penguatan Program Desa Tangguh Bencana (Destana), khususnya di wilayah pesisir Teluk Tomini yang memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi terhadap berbagai ancaman bencana alam.
Di bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia, DPRD mengusulkan agar BNPB memberikan dukungan pelatihan dan sertifikasi teknis bagi personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Parigi Moutong guna meningkatkan kemampuan penanganan kondisi darurat.
Pada kesempatan itu, DPRD turut menyoroti pentingnya percepatan distribusi logistik ketika jalur transportasi terputus akibat banjir maupun longsor. Penambahan armada evakuasi seperti perahu karet serta bantuan hunian sementara bagi warga terdampak juga menjadi usulan yang disampaikan kepada BNPB.
“Kami berharap masyarakat yang terdampak bencana bisa segera memperoleh bantuan logistik, tempat tinggal sementara, maupun dukungan evakuasi tanpa harus menunggu terlalu lama,” ungkap salah seorang anggota rombongan.
Tidak hanya berfokus pada penanganan saat bencana berlangsung, DPRD juga mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir, termasuk tanggul dan normalisasi sungai yang telah lama diusulkan pemerintah daerah.
Menurut DPRD, pembangunan infrastruktur tersebut menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir yang berulang di sejumlah wilayah Kabupaten Parigi Moutong.
Dalam pembahasan itu, DPRD juga meminta penjelasan mengenai mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana kebencanaan agar seluruh proses pengelolaan anggaran tetap memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan sesuai ketentuan hukum.
Selain pemulihan infrastruktur, perhatian juga diarahkan pada upaya membangkitkan kembali sektor pertanian dan perikanan yang mengalami kerusakan cukup besar akibat bencana alam.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Johan Fredi Pakpahan menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPRD Parigi Moutong yang aktif membangun komunikasi dengan BNPB dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan daerah.
“Parigi Moutong merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi terhadap bencana tektonik maupun hidrometeorologi. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting agar penanganan bencana dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, BNPB akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk dalam penyelarasan mekanisme penetapan status tanggap darurat sehingga bantuan logistik, dukungan personel, maupun kebutuhan operasional lainnya dapat segera disalurkan sesuai prosedur yang berlaku.
“Harapan kami, koordinasi yang terus dibangun ini mampu meningkatkan kesiapsiagaan daerah sekaligus mempercepat proses pemulihan ketika bencana terjadi,” pungkas Johan.
Melalui hasil koordinasi tersebut, DPRD Kabupaten Parigi Moutong berharap dukungan pemerintah pusat terhadap penanganan kebencanaan di daerah semakin optimal, sehingga masyarakat memperoleh perlindungan yang lebih baik dan pembangunan pascabencana dapat berlangsung lebih cepat serta berkelanjutan.
