PARIGI MOUTONG, FOKUSSULAWESI.COM – Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2027 diarahkan dengan pendekatan yang lebih terukur melalui penguatan perencanaan berbasis data. Setiap program yang diusulkan oleh perangkat daerah diminta tidak hanya memuat target kegiatan, tetapi juga menjelaskan secara rinci lokasi pelaksanaan, kelompok penerima manfaat, serta hasil yang ingin dicapai agar pelaksanaan pembangunan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Forum Lintas Perangkat Daerah yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong sebagai salah satu tahapan penyusunan RKPD Tahun 2027.
Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Bappelitbangda Parigi Moutong, Iqbal Karim, mengatakan paradigma penyusunan dokumen perencanaan kini semakin menitikberatkan pada ketepatan sasaran sehingga setiap usulan program dapat diukur manfaatnya secara jelas.
“Dokumen perencanaan tidak lagi cukup hanya memuat daftar kegiatan. Setiap perangkat daerah harus mampu menjelaskan siapa penerima manfaatnya, di mana program dilaksanakan, serta dampak yang ingin dicapai sehingga pelaksanaan pembangunan benar-benar tepat sasaran,” ujar Iqbal, Kamis (12/3/2026).
Menurutnya, forum lintas perangkat daerah menjadi media strategis untuk menyatukan berbagai usulan program sekaligus memastikan tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan antar-OPD. Melalui pembahasan bersama, setiap perangkat daerah dapat menyesuaikan rencana kegiatannya dengan prioritas pembangunan daerah.
Iqbal menjelaskan, sejumlah isu strategis masih menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD 2027, di antaranya percepatan pengentasan kemiskinan, penurunan prevalensi stunting, peningkatan kualitas pelayanan Posyandu, serta penguatan layanan dasar bagi masyarakat.
Seluruh program tersebut, lanjutnya, akan disusun berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pokok-pokok pikiran DPRD, serta berbagai data sektoral yang telah diverifikasi sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Perencanaan harus berangkat dari data yang valid dan kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara lebih efektif untuk menyelesaikan persoalan yang menjadi prioritas daerah,” katanya.
Ia menambahkan, forum lintas perangkat daerah juga dimanfaatkan untuk menentukan wilayah-wilayah yang membutuhkan intervensi lebih cepat berdasarkan indikator pembangunan, seperti tingkat kemiskinan, angka stunting, hingga keterbatasan akses pelayanan dasar.
Melalui proses tersebut, pemerintah daerah berharap distribusi program pembangunan dapat berlangsung lebih merata sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Iqbal menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan RKPD tidak hanya bergantung pada kualitas perencanaan masing-masing perangkat daerah, tetapi juga ditentukan oleh sinergi lintas sektor dalam menjalankan program pembangunan.
“Kolaborasi menjadi kunci utama. Persoalan pembangunan tidak dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah saja, sehingga seluruh OPD harus saling mendukung agar target pembangunan dapat tercapai secara optimal,” tegasnya.
Ia menambahkan, sejumlah program prioritas yang dinilai selaras dengan arah kebijakan nasional juga akan diusulkan untuk memperoleh dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat melalui mekanisme yang berlaku.
“Kami berharap program-program yang memiliki nilai strategis dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat dapat memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat sehingga pelaksanaannya semakin maksimal,” pungkas Iqbal.
