PARIGI, FOKUSSULAWESI.COM — Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong bersama mitra pembangunan mengevaluasi strategi penanganan Kematian ibu dan anak (KIA) melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KIA periode 2027–2030.
Evaluasi tersebut diarahkan untuk memastikan program penurunan angka kematian ibu dan anak tidak hanya berorientasi pada kebijakan administratif, tetapi juga menyentuh persoalan sosial, budaya, dan kondisi masyarakat di tingkat desa.
Konsultan IPAS Indonesia, Reza Anugrah, S.P., M.Si., mengatakan penyusunan RAD KIA kali ini menggabungkan pendekatan top-down dan bottom-up agar program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, selama ini penyusunan kebijakan kesehatan cenderung mengandalkan data makro dari pemerintah pusat maupun profil dinas terkait, sementara penyerapan aspirasi dan persoalan langsung di masyarakat masih perlu diperkuat.
“Selama ini penanganan kerap hanya berujung pada wacana dan rapat seremonial tanpa ada eksekusi yang menyentuh akar masalah. RAD kali ini kita rancang dengan memadukan metode top-down dan bottom-up agar intervensi tidak salah sasaran,” ujar Reza usai pembahasan program di Parigi Moutong.
Ia menjelaskan, penanganan KIA tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan medis atau obstetrik. Diperlukan pula intervensi pada aspek sosial dan kultural yang memengaruhi kesehatan ibu dan anak.
Cakupan program tersebut dirancang menyentuh seluruh siklus kehidupan, mulai dari kelompok remaja, ibu hamil, ibu nifas, hingga pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita.
Edukasi kesehatan reproduksi juga didorong menjangkau anak usia sekolah maupun anak yang putus sekolah. Selain itu, orang tua perlu dilibatkan untuk memperkuat pemahaman kesehatan reproduksi dalam lingkungan keluarga.
Di sisi lain, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan dalam pelaksanaan program, terutama bagi tenaga pendamping keluarga, bidan, dan petugas kesehatan yang harus menjangkau wilayah pelosok.
Reza menilai efisiensi anggaran harus tetap berorientasi pada hasil. Karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan Bappelitbangda, organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, pemerintah desa, sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta dukungan pendanaan pemerintah pusat.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menargetkan dokumen RAD KIA 2027–2030 rampung pada akhir 2026. Selanjutnya, pada awal 2027, dokumen tersebut diharapkan memperoleh penguatan melalui produk hukum daerah sehingga pelaksanaannya memiliki landasan regulasi yang jelas hingga tingkat desa.
Melalui penyusunan RAD tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan program penanganan kesehatan ibu dan anak yang lebih terarah, terukur, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Gimon
