PARIGI MOUTONG, FOKUSSULAWESI.COM – Gerakan pemberantasan narkotika di Kabupaten Parigi Moutong dinilai harus diawali dengan keteladanan para penyelenggara pemerintahan. Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Candra Setiawan, mengusulkan agar seluruh unsur pemerintahan, mulai dari pejabat daerah hingga kepala desa, mengikuti tes urine sebagai bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan birokrasi yang bebas dari penyalahgunaan narkoba.
Menurut Candra, langkah tersebut tidak hanya menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam memerangi narkotika, tetapi juga menjadi pesan moral kepada masyarakat bahwa aparatur negara harus berada di garis terdepan dalam menjaga integritas serta memberi teladan.
“Perlawanan terhadap narkoba harus dimulai dari lingkungan pemerintahan. Kalau kita ingin masyarakat percaya terhadap gerakan ini, maka penyelenggara negara harus berani membuktikan bahwa mereka bersih dari penyalahgunaan narkoba melalui tes urine,” katanya, Jumat (22/5/2026).
Ia menegaskan, komitmen tersebut tidak hanya ditujukan kepada pemerintah daerah. DPRD Kabupaten Parigi Moutong, lanjutnya, juga siap mengambil langkah yang sama sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat.
“Seluruh anggota DPRD siap menjalani tes urine. Kami ingin menunjukkan bahwa perang melawan narkoba bukan sekadar slogan, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata,” ujarnya.
Candra mengatakan, apabila langkah tersebut dilakukan secara serentak oleh lembaga legislatif dan eksekutif, kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan narkoba akan semakin kuat.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dapat menginisiasi pelaksanaan tes urine bagi seluruh aparatur, mulai dari pejabat eselon, aparatur sipil negara (ASN), hingga pemerintah desa.
“Saya mengajak seluruh pejabat, baik eselon I, eselon II, ASN, maupun para kepala desa untuk bersama-sama mengikuti tes urine. Tidak ada yang perlu ditakutkan jika memang kita benar-benar bersih,” tegasnya.
Menurut Candra, penyalahgunaan narkotika telah menjadi ancaman serius yang tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan individu. Dampaknya dapat melemahkan kualitas pelayanan publik, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, hingga menghambat pembangunan daerah.
Karena itu, ia menilai upaya pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen pemerintahan, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat.
“Pemberantasan narkoba bukan hanya tugas kepolisian atau BNN. Semua pihak memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga daerah ini agar tidak menjadi tempat berkembangnya peredaran narkotika,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa letak geografis Kabupaten Parigi Moutong yang berada pada jalur strategis transportasi antardaerah menjadikan wilayah tersebut memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi terhadap masuknya jaringan peredaran narkoba.
Kondisi tersebut, menurutnya, harus diantisipasi melalui penguatan pengawasan serta membangun komitmen bersama di seluruh tingkatan pemerintahan.
“Wilayah kita merupakan jalur yang cukup terbuka sehingga memiliki potensi menjadi lintasan peredaran narkoba. Karena itu, pengawasan harus diperkuat dan seluruh unsur pemerintah harus menjadi bagian dari solusi,” ungkapnya.
Selain langkah penindakan, Candra menilai upaya pencegahan melalui pemeriksaan berkala, edukasi, dan sosialisasi bahaya narkoba perlu terus digencarkan agar mampu menekan angka penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Parigi Moutong.
“Kita harus berani memulai dari sekarang. Mungkin kita belum bisa menghapus peredaran narkoba sepenuhnya, tetapi paling tidak kita bisa mempersempit ruang geraknya. Jika semua pihak memiliki komitmen yang sama, saya yakin Parigi Moutong bisa menjadi daerah yang semakin aman dari ancaman narkoba,” pungkasnya.
