PARIGI MOUTONG, FOKUSSULAWESI.COM – Penyusunan program pembangunan sektor sosial di Kabupaten Parigi Moutong terus dimatangkan melalui penguatan sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Langkah tersebut dilakukan agar setiap usulan program yang disiapkan pemerintah daerah memiliki arah yang selaras dengan prioritas provinsi serta berpeluang memperoleh dukungan dalam pelaksanaannya.
Proses tersebut saat ini difokuskan melalui pendampingan penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang dilakukan Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong. Selain memastikan program sesuai kebutuhan daerah, penyusunan Renja juga menjadi dasar dalam menyiapkan berbagai usulan yang akan dibahas pada forum perencanaan tingkat provinsi.
Kepala Bidang Sosial Budaya Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong, Idran, mengatakan seluruh perangkat daerah didorong menyusun program yang berbasis kebutuhan masyarakat sekaligus mengacu pada kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk program prioritas “Berani”.
“Kami terus mendampingi perangkat daerah dalam menyusun Renja agar setiap usulan yang diajukan memiliki keterkaitan dengan prioritas pembangunan provinsi. Sinkronisasi ini penting supaya peluang program mendapatkan dukungan menjadi lebih besar,” ujar Idran, Kamis (26/2/2026).
Menurutnya, kualitas data menjadi faktor utama dalam proses penyusunan usulan. Seluruh program yang akan diajukan harus didukung informasi yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu melewati tahapan verifikasi.
“Data merupakan dasar dalam setiap proses perencanaan. Jika data yang disampaikan belum valid atau belum lengkap, tentu akan memengaruhi penilaian terhadap usulan yang diajukan,” jelasnya.
Ia menjelaskan, beberapa sektor menjadi perhatian dalam penyusunan program, di antaranya peningkatan pelayanan kesehatan, pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan akses pendidikan melalui program beasiswa.
Selain itu, sektor pendidikan juga menjadi perhatian khusus, terutama terkait peningkatan kualitas tenaga pendidik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Menurut Idran, pemetaan kondisi guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan.
“Kami harus memiliki data yang akurat mengenai kondisi tenaga pendidik agar kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” katanya.
Di sisi lain, Bappelitbangda juga terus mengawal pelaksanaan program percepatan penurunan stunting melalui pendekatan perencanaan lintas sektor. Idran menyebut tren prevalensi stunting di Kabupaten Parigi Moutong menunjukkan perkembangan yang positif dalam beberapa tahun terakhir.
“Penurunan angka stunting menjadi indikator bahwa berbagai intervensi mulai memberikan hasil. Namun upaya tersebut tetap harus dilakukan secara berkelanjutan agar capaiannya dapat terus ditingkatkan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, peran Bappelitbangda berada pada aspek penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, hingga evaluasi program, sedangkan pelaksanaan teknis menjadi tanggung jawab perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Menurutnya, perhatian utama dalam penanganan stunting tetap diarahkan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) karena periode tersebut menjadi fase paling menentukan dalam mencegah terjadinya stunting pada anak.
“Intervensi sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun harus terus diperkuat. Dengan perencanaan yang tepat dan pelaksanaan yang konsisten, kami optimistis upaya penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif,” pungkas Idran.
