PARIGI, FOKUSSULAWESI.COM — Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi kendala pelayanan kesehatan, termasuk persoalan pembiayaan pasien di luar skema BPJS Kesehatan serta menekan angka kematian ibu (AKI).
Kepala Dinas Kesehatan Parigi Moutong, Darlin, mengatakan pemerintah daerah saat ini tengah mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kesehatan yang ditargetkan rampung tahun ini.
Menurutnya, regulasi tersebut diarahkan untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata.
Terkait pasien yang membutuhkan penanganan tetapi tidak masuk dalam skema pembiayaan BPJS Kesehatan, Pemda Parigi Moutong akan mengoptimalkan sinergi program kesehatan pemerintah provinsi dan kabupaten.
“Masyarakat yang ber-KTP Parigi Moutong dilayani gratis. Jika ada penanganan di luar skenario BPJS, Pemda hadir untuk meng-cover melalui sinergi program pemerintah provinsi dan kabupaten,” ujar Darlin.
Selain pembiayaan layanan kesehatan, Pemda juga menyediakan Rumah Tunggu Rujukan di Makassar bagi pasien rujukan beserta keluarganya. Fasilitas tersebut didukung petugas medis, termasuk dokter, perawat dan tenaga administrasi.
Fasilitas rumah tunggu juga telah disiapkan bagi ibu hamil dan melahirkan di sekitar RSUD Anuntaloko.
Dinkes bersama DPRD juga berencana merintis Rumah Tunggu Rujukan di kawasan RSUD Undata pada tahun depan. Pemda turut mengupayakan dukungan anggaran untuk kebutuhan makanan pendamping bagi keluarga pasien rujukan.
Sementara dalam penanganan AKI, Darlin menyebut jumlah kasus di Parigi Moutong mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Dari 10 kasus menjadi 6 kasus,” katanya.
Meski menurun, Dinkes tetap melakukan evaluasi dan penguatan koordinasi karena masih terdapat kendala akses layanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil.
Darlin mengatakan kondisi geografis menjadi salah satu tantangan dalam proses rujukan, khususnya di wilayah Komunitas Adat Terpencil (KAT) seperti Tinombo, Palasa dan Tomini.
Akses jalan yang sulit serta kondisi cuaca menjadi kendala dalam proses evakuasi pasien dari wilayah pegunungan menuju fasilitas kesehatan.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Dinkes menyiapkan sejumlah langkah, antara lain memberikan pelatihan Bantuan Hidup Dasar kepada masyarakat setempat agar mampu memberikan pertolongan awal sebelum pasien mendapatkan penanganan medis.
Dinkes juga mengusulkan pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) di wilayah Sidoan (Sija) untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Selain itu, layanan panggilan darurat 112 akan dimaksimalkan untuk mempercepat penanganan medis bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan darurat.
Darlin juga mengimbau masyarakat memanfaatkan berbagai layanan kesehatan gratis yang telah disediakan pemerintah, termasuk program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
“Kesehatan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya petugas kesehatan. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas yang ada serta memberikan dukungan saat tim kami turun ke lapangan melakukan pemeriksaan kesehatan,” pungkasnya. Gimon
